Perpres AI Sudah di Meja Setneg. Dan Sebagian Besar Profesional Indonesia Belum Tahu Artinya Apa

Ada berita yang kami ikuti dalam beberapa minggu terakhir — dan kami yakin dampaknya akan jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan.

Peraturan Presiden tentang AI Nasional sudah masuk Sekretariat Negara untuk ditandatangani. Peta Jalan AI Nasional 2026–2030 sedang difinalisasi. Lima sektor prioritas sudah ditetapkan: pendidikan, kesehatan, keuangan, reformasi birokrasi, dan smart city.

Setiap kementerian akan diwajibkan menerbitkan regulasi sektoral turunan.

Kami ingin bicara jujur tentang apa artinya ini untuk karier profesional Indonesia — tanpa dramatisasi berlebihan, tapi juga tanpa mengecilkan implikasinya.

Regulasi mengubah standar, bukan hanya prosedur

Setiap kali regulasi besar lahir, ada satu efek yang tidak selalu terlihat langsung: *standar kompetensi bergeser.*

Ketika regulasi perlindungan data PDPA mulai dibahas serius, perusahaan-perusahaan mulai mencari orang yang paham data governance — bukan hanya IT engineer. Ketika fintech diatur lebih ketat oleh OJK, yang naik posisi bukan yang paling lama bekerja, tapi yang paling paham kerangka regulasinya.

Perpres AI tidak akan berbeda.

Begitu implementasinya berjalan, perusahaan di sektor prioritas akan mulai mengevaluasi karyawan dan kandidat berdasarkan kemampuan mereka bekerja dalam ekosistem yang memanfaatkan AI. HRD akan mulai memasukkan “AI literacy” ke dalam deskripsi kerja yang tadinya tidak menyebutkannya. Trainer internal akan diminta mengembangkan modul onboarding AI untuk tim mereka.

Dan siapa yang paling diuntungkan dari pergeseran ini? **Yang sudah duluan certified.**

Bukan tentang menjadi ahli AI

Kami perlu menekankan ini karena salah kaprah yang paling sering kami jumpai: banyak profesional yang mengira “AI literacy” berarti harus bisa coding machine learning atau membangun model sendiri.

Itu keliru.

Yang dibutuhkan oleh sebagian besar pasar kerja Indonesia saat ini adalah:
– Kemampuan menggunakan AI tools dalam pekerjaan sehari-hari (ChatGPT, Claude, Gamma, Copilot)
– Kemampuan memvisualisasikan dan mempresentasikan data kepada pengambil keputusan
– Pemahaman tentang etika dan batas penggunaan AI di tempat kerja
– Bukti kompetensi formal — yaitu sertifikasi yang diakui

BNSP Junior AI Practitioner mencakup semua ini. Dan ini bukan sekadar “sertifikat untuk CV” — ini adalah bahasa yang dimengerti oleh HRD, oleh procurement perusahaan yang mencari vendor pelatihan, dan oleh komite yang menyusun standar kompetensi sektoral.

Kapan waktu yang tepat?

Kami selalu ditanya pertanyaan ini. Dan jawaban kami selalu sama:

*Sebelum regulasinya berlaku penuh adalah waktu terbaik. Setelah regulasinya berlaku adalah waktu kedua terbaik. Yang tidak ada adalah “nanti kalau sudah butuh.”*

Perpres AI bukan hanya kebijakan untuk perusahaan besar. Ini adalah pergeseran struktural yang akan terasa di kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, perusahaan fintech, dan ruang rapat korporat di seluruh Indonesia.

Kamu tidak harus menunggu gelombang itu datang untuk bersiap.

Di Valnera, program sertifikasi BNSP kami dirancang bisa diambil oleh profesional aktif — online, dengan jadwal fleksibel, dan output yang konkret: sertifikat, portofolio, dan kemampuan yang langsung bisa diterapkan esok hari di tempat kerja.

Itu yang kami tawarkan. Sisanya ada di tangan kamu.

—
Referensi:
– ANTARA News — “Peta jalan AI Indonesia: menggerakkan inovasi di tahun 2026”
– Telset.id — “Perpres AI Masuk Setneg, Jadi Kompas Inovasi Digital RI”
– Kompas.id — Perpres AI, Komdigi
– TRT Indonesia — Regulasi AI Nasional 2026